PDIP Siapkan Rekayasa Konstitusional Usai MK Hapus Ambang Batas Presiden

Ketua DPP PDIP Said Abdullah (dok. Istimewa)

Jakarta, Norton News  – Dikutip dari Detik.com Usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold(PT) yang sebelumnya mewajibkan partai politik atau koalisi memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres, PDIP mengungkapkan rencana untuk melakukan rekayasa konstitusional dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden ke depan.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan partainya patuh terhadap putusan MK yang menghapuskan pasal ambang batas dalam UU Pemilu tersebut. Meskipun demikian, Said menilai penting bagi pemerintah dan DPR untuk merancang revisi undang-undang Pemilu dengan bijak, agar mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden tetap terkontrol dan tidak menimbulkan terlalu banyak calon yang dapat membingungkan rakyat.

Said mengatakan, dalam menghadapi situasi ini, PDIP mengusulkan mekanisme koalisi partai politik untuk mengajukan pasangan capres-cawapres. Tujuannya, agar setiap calon presiden tetap mendapat dukungan politik yang kuat di DPR, yang akan memudahkan implementasi kebijakan setelah terpilih. Koalisi ini, menurut Said, juga harus melibatkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, sesuai dengan petunjuk MK.

PDIP juga mengusulkan agar syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diperketat, dengan mengutamakan aspek kualitas calon, seperti pengalaman kepemimpinan, pengetahuan kenegaraan, serta rekam jejak integritas. Said mengungkapkan, kualifikasi ini bisa diuji melalui mekanisme yang melibatkan lembaga negara atau tokoh masyarakat.

Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Kamis (2/1/2025) ini menyatakan bahwa Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan bahwa pedoman untuk merancang rekayasa konstitusional akan menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang tidak menimbulkan kelebihan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden.