Jakarta, Norton News – Dikutip dari Republika.co.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan kabar baik untuk para buruh tentang Upah Minimum Provinsi pada tahun 2025 yang diperkirakan akan naik. Menurutnya, pemerintah tidak akan menurunkan UMP karena berusaha untuk membantu pekerja dengan penghasilan rendah agar mendapatkan upah yang layak. “Iya dong (naik), masa nggak naik,” kata Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11).
Secara umum ia tidak ingin mengungkapkan besaran kenaikan Upah Minimum tersebut, tetapi dia memastikan semua pihak yang terlibat dalam pengupahan buruh telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang sesuai.
Semua lembaga, mulai dari Dewan Pengupahan Nasional hingga Lembaga Kerja Sama (LKS) – Tripartit, sedang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencari solusi terbaik terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
Baca Juga: Bocoran UMP 2025 Sebelum Pengumuman pada 21 November
Dalam pertemuan kabinet terbaru, Yassierli juga menyebut bahwa permasalahan UMP sedang dibahas dan akan segera dijelaskan lebih detail kepada media di Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketika ditanya apakah aturan terkait UMP akan diumumkan pada 7 November 2024, Yassierli menyatakan bahwa pihaknya ingin membuat keputusan dengan hati-hati dan memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan pemilik usaha.
“Kita harus memastikan secara tegas bahwa aturan menteri ini bisa membantu pekerja berpenghasilan rendah sambil tetap memperhatikan dunia usaha,” ucapnya.
Baca Juga: Para Buruh Melakukan Demo Di Balai Kota Jakarta, Menuntut Upah Rp 6,5 Juta di Tahun 2025
Sebelumnya, pada Senin (4/11), Presiden RI Prabowo Subianto memberikan beberapa arahan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang langkah-langkah strategis pemerintah dalam menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai judicial review Undang-Undang Cipta Kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah bertemu dengan Presiden, menyebutkan salah satu arahan terkait dengan penentuan upah minimum sektoral (UMS) bagi pekerja. “Kami membahas dengan detail terkait upah minimum karena ini jadi prioritas kami dalam 2 hari ke depan,” katanya.
You must be logged in to post a comment Login